Bawaslu Provinsi Bengkulu Perketat Barisan, Evaluasi Ketat Pengawasan Data Pemilih Demi Pemilu Berintegritas

humas | Selasa, Agustus 4, 2026 - 10:02

BENGKULU — Menjaga keakuratan suara rakyat dimulai dari ketelitian mengawal data pemilih. Komitmen ini ditegaskan kembali oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu yang terus menggenjot efektivitas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) lewat langkah evaluasi berkala.

Langkah strategis tersebut diungkapkan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bengkulu, Asmara Wijaya, S.T., M.AP., saat memimpin Rapat Koordinasi Pengawasan PDPB di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, Senin (3/8/2026).

Asmara menekankan bahwa evaluasi rutin bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen vital untuk memastikan setiap temuan di tingkat kabupaten dan kota bisa langsung diidentifikasi, ditindaklanjuti, dan memiliki standar pengawasan yang seragam di seluruh wilayah Bengkulu.

Dalam rapat koordinasi yang hangat dan konstruktif ini, sejumlah agenda krusial dibedah bersama, di antaranya:

1. Penyamaan Persepsi Regulasi: Memastikan seluruh jajaran pengawas memiliki pemahaman hukum yang solid dan selaras.

2. ⁠Optimalisasi Rekomendasi Pleno: Memperkuat penyampaian hasil pengawasan agar berdampak nyata dalam rapat pleno PDPB.

3. ⁠Konsistensi Uji Petik: Memaksimalkan uji petik data pemilih secara berkala sebagai kunci utama menguji validitas dan keakuratan data di lapangan.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Provinsi Bengkulu, Apriyanto Kurniawan, menyoroti bahwa konsistensi dalam melakukan uji petik dan pelaporan merupakan tolok ukur utama profesionalisme pengawas di daerah.

Pada kesempatan tersebut, Apriyanto juga memberikan apresiasi khusus kepada Bawaslu Kabupaten Kepahiang atas kedisiplinannya secara rutin menyampaikan laporan pengawasan. Praktik baik (best practice) ini diharapkan mampu memotivasi kabupaten/kota lainnya untuk meningkatkan performa pengawasan mereka.

Tidak hanya berfokus pada koreksi data, rakor ini juga menggarisbawahi pentingnya benteng pencegahan dini. Jajaran Bawaslu di kabupaten/kota didorong untuk:

a. Memperketat dokumentasi setiap langkah pengawasan.

b. Menggencarkan sosialisasi dan pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat.

c. Membangun komunikasi yang erat dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) guna mengantisipasi celah potensi masalah sejak dini.

Melalui langkah konsisten ini, Bawaslu Provinsi Bengkulu membuktikan keseriusannya dalam mengawal hak pilih masyarakat secara transparan, akuntabel, dan berintegritas demi terwujudnya demokrasi yang sehat di Bumi Rafflesia.

Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu