Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu - Bawaslu Provinsi Bengkulu mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara yang mengusung tema "Potret Netralitas Birokrasi Menyongsong Tahun Politik 2024. Kegiatan ini merupakan rilis hasil survey nasional netralitas ASN pada pilkada serentak tahun 2020. Pihak-pihak yang diundang diantaranya adalah Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, Bawaslu dan Media. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Bengkulu Ediansyah Hasan dan seluruh ketua/anggota Bawaslu Kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu hadir pada acara yang diselenggarakan Kamis, 16/12/2021. Arie Budiman selalu panitia mengucapkan Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam hal survey sampai dengan terselenggaranya kegiatan ini. Dalam kegiatan ini KASN mengundang 3 orang Narasumber yaitu: 1. Muhamad Idris, Sekda Sulawesi Barat yang juga Sekretaris Forum Sekda Seluruh Indonesia; 2. Abdulah Idris, tenaga ahli Bawaslu RI dan 3. Titi Anggraeni selalu Pembina Perludem. Berdasarkan hasil survey, netralitas ASN menjadi masalah serius dalam pilkada 2020, utamanya menyangkut politisasi birokrasi dan banyaknya ASN yang melakukan politik praktis. Dua hal ini yang masih menjadi sumber masalah netralitas ASN. Terjadi peningkatan kasus netralitas ASN dalam pilkada 2020 sebanyak 500 persen. Bengkulu menjadi salah satu provinsi yang banyak terdapat kasus netralitas ASN. Sebagai contoh, di Provinsi Bengkulu terdapat kasus adanya oknum Kadis yang melakukan pengambilan sumpah kepada 9 Kepala Sekolah untuk mendukung salah satu Paslon Kepala Daerah dan KASN memberikan hukuman disiplin berat. Hasil survey, pemberian sanksi belum memberikan efek jera. Penguatan regulasi dan peningkatan sinergitas lembaga perlu dilakukan sebagai salah satu langkah untuk mengantisipasi permasalahan netralitas ASN. Penulis: Dadi Suka di Dokumentasi: Andri Tresna Gumelar Editor: Elvis Masril