Rakornas Evaluasi Penanganan Pelanggaran ADM TSM

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah, S.H.,M.H dan sataf mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terjadi Secara TSM Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 yang dilakukan secara daring melalui aplikasi zoom, Senin (21/12/2020). Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Ratna Dewi Pettalolo ketika meresmikan kegiatan tersebut menyatakan pentingnya pelaksanaan evalusasi tersebut sebagai bahan dalam melakukan perbaikan berdasarkan hambatan, tantangan dan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam melakukan penanganan Pelanggaran ADM TSM pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. “Ini bisa sebagai bahan pembelajaran bagi kita semua. Nanti Bawaslu Provinsi yang sudah melakukan penanganan bisa berbagi informasi dalam melakukan pelanggaran Administrasi TSM ini,” ucap Dewi. Lebih lanjut Dewi bersyukur berdasarkan proses pungut hitung pada tanggal 9 (Sembilan) Desember 2020 banyak kekhawatiran yang tidak terjadi, seperti rendahnya partisipasi partisipasi pemilih, pelanggaran protokol kesehatan hingga terjadinya cluster Covid-19. Sementara itu, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah dalam kesempatannya menyampaikan hasil penanganan pelanggaran ADM TSM di Provinsi Bengkulu berjumlah 2 (dua) buah laporan dengan terlapor yang sama dan tempat kejadian yang sama (Kabupaten Rejang Lebong). Untuk 1 (satu) laporan dilakukan proses pemeriksaan sampai putusan, sementara 1 (satu) laporan lainnya terhenti di putusan pendahuluan. Untuk proses penanganan sendiri dijelaskan lebih lanjut oleh Halid tidak mengalami kendala yang berarti, hanya saja dalam proses pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Paslon /calon sangat sulit dilakukan. Selain itu kendala teknis seperti sulitnya mengatur jadwal sidang dikarenakan para majelis juga disibukkan demngan kegiatan divisi masing-masing. Penulis/Editor: Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu