Rapat Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) DPT Tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu

Bengkulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum - KPU Kabupaten dan KPU Provinsi yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, khususnya di Provinsi Bengkulu baru saja melakukan Pleno rekapitulasi penetapan DPT. Bawaslu dalam hal ini turut memastikan dan mengawasi setiap proses yang dilakukan oleh KPU. Untuk menyinkronkan data hasil pengawasan tersebut berikut mendiskusikan permasalahan yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Bengkulu mengundang Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten/Kota untuk hadir dalam rapat Penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) DPT, Jumat (16/10/2020). Dalam pembukaan rapat tersebut Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Patimah Siregar menyampaikan pentingnya penyinkronan data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi sehingga Bawaslu memiliki data-data yang valid. Selain itu, rapat tersebut juga digunakan sebagai wadah diskusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ditemui oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses pengawasan DPT. "Dari awal tahapan kita sudah sepakat untuk mengawasi seluruh proses sesuai dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku. Dari proses Coklit betul-betul kita gawangi. Jangan berhenti sampai disana saja, konsepnya adalah pelanggaran ketika ada yang tidak sesuai dengan Konstitusi," ujar Patimah. Lebih lanjut Ia menjelaskan tidak ada kata main-main dalam pengawasan DPT. Hal ini dikarenakan penyusunan Daftar Pemilih Tetap adalah hal yang sangat krusial menyangkut hak konstitusi warga. "Jangan sampai nanti ada keributan pada saat masyarakat akan memilih tetapi belum terdaftar di dalam DPT. Kewajiban kita untuk mengakomodir, KPU harus berkoordinasi dengan Dukcapil," imbuh Patimah. Rapat kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil pengawasan pleno DPT dari Bawaslu Kabupaten/Kota dan penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Penulis/Editor: Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu