Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Bawaslu Selenggarakan Rapat Koordinasi

Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Bawaslu Selenggarakan Rapat Koordinasi Jakarta, Bawaslu Provinsi Bengkulu - Keterbukaan informasi menjadi instrumen penting dalam pelayanan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Pemahaman pelayanan publik menjadi dasar pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi pada Rabu (29/5/24) di Kantor Bawaslu RI. Giat ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Datin Bawaslu RI Lita Gustina, dalam arahannya ditekankan bahwa keterbukaan informasi publik sebagai rencana strategis Bawaslu selama lima tahun kedepan. "Keterbukaan informasi juga menjadi indikator kinerja Bawaslu Provinsi serta Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan dalam penyampaian informasi publik, kita (Bawaslu) harus pandai memilah dan mengkategorikan mana informasi yang menjadi konsumsi publik, dan mana informasi yang dikecualikan", tegas Lita. Sebagai bentuk pelayanan informasi yang berkualitas untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh akses informasi, maka disusun kegiatan ini untuk mendapatkan masukan dan saran dalam standar pelayanan publik kedepannya sebagi bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik. "Monev ini untuk memantau kinerja informasi Bawaslu khusunya Kab/Kota dalam mengidentifikasi dan menginventarisasi persoalan yang timbul untuk dicarikan solusinya", tambah Lita. Dalam arahan terakhirnya Kapusdatin meminta agar pelaksanaan keterbukaan informasi publik dipastikan sudah berjalan sesuai ketentuan dan standar yang telah ditetapkan ditetapkan. Kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi, dilanjutkan diskusi dan diakhiri dengan foto bersama. Adapun peserta dari kegiatan ini, yakni Kepala Bagian yang membidangi datin di 38 Provinsi se-Indonesia berserta staf. Hadir dari Provinsi Bengkulu Kabag Apriyanto Kurniawan beserta staf. Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu