Bawaslu adakan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Perbawaslu Tata Kelola Kehumasan dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kehumasan

Bogor, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu – Dalam rangka optimalisasi program kerja kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) semakin dirasa perlu untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak terlebih menuju pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Ditengah gencarnya teknologi informasi yang berbasis digital maka peran kehumasan perlu semakin diperkuat. Kali ini Bawaslu menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (Focus Group Discussion) dengan Bawaslu Provinsi se-Indonesia untuk mengkonsolidasikan tata kelola dan penguatan kapasitas kehumasan.   Kepala Biro Hukum dan Humas, Agung B.G.B Indraatmaja menjelaskan saat ini Bawaslu dalam proses penyusunan rancangan perbawaslu tata kelola kehumasan yang dirasakan sangat perlu dan mendesak untuk memperkuat kerja-kerja kehumasan. Perbawaslu ini adalah yang pertama terkait kehumasan, sehingga kerja-kerja kehumasan tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan sampingan tetapi mempunyai peran strategis dalam memberikan informasi lembaga yang positif.   Sementara itu, anggota Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan “Perbawaslu ini hadir untuk memperkuat posisi kehumasan sehingga tidak dianggap sebagai pekerjaan sampingan lagi kedepannya, yang mana kita perlu pahami bersama bahwa Humas adalah wajah dari lembaga dimata publik. Informasi yang diberikan bukan hanya bersifat informatif’.   "Tantangan Kehumasan ke depan sungguh luar biasa, mengingat Humas dilibatkan di semua bagian. Perlu dukungan dan dorongan bersama untuk mewujudkan Humas yang lebih baik. Peningkatan kapasitas kehumasan yang kita butuhkan yaitu kemampuan membaca, memilah dan menginformasikan secara cepat program-program yang ada di Bawaslu. Tujuannya satu, untuk sukseskan pemilu,"ucap Lolly saat meresmikan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Perbawaslu Tata Kelola Kehumasan dan Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kehumasan di Swiss-Belcourt Bogor, Kamis (24/2/2023).   Lolly juga mengingatkan agar medsos yang kita memiliki ramah disabilitas, artinya informasi yang kita sajikan dimedsos juga dapat dimengerti dan dipahami oleh penyandang disabilitas. Terakhir Lolly menyampaikan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) ke Bawaslu RI setiap minggu tepat waktu sesuai timeline yang sudah disampaikan. Setelah itu kegiatan di buka secara resmi oleh Lolly.   Di hari kedua dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Tiktok Indonesia, Meta Indonesia dan Komisi Nasional Disabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi pembahasan draft rancangan Perbawaslu tentang Tata Kelola Kehumasan. Sebagai informasi, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Faham Syah serta Sub Koordinator Humas dan Hubal, Elvis Masril.   Penulis: Hanif Sumber: Elvis Masril Editor: Elvis Masril