Bawaslu Bengkulu: Anggaran Boleh Terbatas, Militansi Pengawasan Tak Boleh Kendur!

humas | Selasa, April 28, 2026 - 19:56

BENGKULU – Menatap Pemilu 2029 yang bermartabat, Bawaslu Provinsi Bengkulu membuktikan bahwa inovasi tidak harus mahal. Meski diperhadapkan pada tantangan keterbatasan anggaran, jajaran Bawaslu tetap tancap gas mematangkan Program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) 2026.

Melalui koordinasi daring yang digelar pada Selasa (28/4), Bawaslu Provinsi bersama jajaran kabupaten/kota menyatukan visi: Kualitas pengawasan adalah harga mati.

Kreativitas di Tengah Keterbatasan

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu, Asmara Wijaya, memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajarannya. Menurutnya, P2P bukan sekadar rutinitas, melainkan investasi jangka panjang untuk demokrasi.

“Apapun kondisinya, P2P harus tetap jalan. Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar atau memadamkan semangat. Kita harus tetap bergerak secara berkualitas,” tegas Asmara.

Tahun ini, P2P tampil dengan skema blended learning yang modern. Peserta akan ditempa melalui dua tahap:

1. Digital Learning: Pembelajaran mandiri via Learning Management System (LMS).

2. Face-to-Face: Pertemuan tatap muka untuk pendalaman materi dan evaluasi ketat melalui pre-test serta post-test.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Apriyanto Kurniawan, menjelaskan bahwa program ini sangat selektif. Dengan kuota maksimal 20 orang per daerah, Bawaslu memprioritaskan alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) dan masyarakat umum yang memiliki integritas.

Aspek inklusivitas juga menjadi "napas" utama program ini, dengan aturan main yang jelas:

* Keterwakilan Perempuan: Minimal 30%.

* Prioritas Khusus: Kelompok disabilitas dan pemilih pemula.

* Materi Utama: Pencegahan pelanggaran hingga teknik pengawasan berbasis digital.

Misi Besar: "Output" Menjadi "Outcome"

Bawaslu Bengkulu tidak ingin program ini hanya berakhir sebagai seremoni foto bersama. Target utamanya adalah melahirkan kader yang "hidup" dan bergerak mandiri di tengah masyarakat.

“Keberhasilan P2P diukur dari dampaknya. Kami ingin kader yang aktif mencegah pelanggaran di lingkungan mereka sendiri, bukan sekadar peserta yang lulus ujian,” pungkas Apariyanto.

Setelah peluncuran nasional pada pertengahan Mei mendatang, Bawaslu kabupaten/kota di Bengkulu akan segera mengeksekusi program ini dengan penyesuaian lokal namun tetap dalam standar kualitas yang seragam.

Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu