Bawaslu Provinsi Bengkulu Gandeng PMMI, Dorong Hak Politik Disabilitas Lewat Pengawasan Partisipatif
|
Prosesi penandatanganan berlangsung di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu dan diikuti secara daring melalui Zoom Meeting oleh jajaran Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Turut hadir Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Kabag Pengawasan dan Humas Apryanto Kurniawan, Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Sholehin, Ketua PMMI Bengkulu Irnaliza beserta jajaran, serta mahasiswa magang Universitas Bengkulu.
Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu Faham Syah mengapresiasi kolaborasi dengan PMMI Bengkulu sebagai upaya memperluas jangkauan pengawasan partisipatif, terutama bagi kelompok penyandang disabilitas. Baginya, pelibatan masyarakat luas adalah kunci menjaga mutu demokrasi.
“Semakin banyak yang terlibat di dalam proses pengawasan partisipatif, salah satunya akan meningkatkan kualitas demokrasi kita,” tegas Faham Syah.
Faham Syah menyoroti pentingnya perlindungan hak pilih penyandang disabilitas, khususnya pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB). Melalui sinergi ini, masukan dan informasi dari PMMI Bengkulu diharapkan dapat menjadi bahan pengawasan sekaligus dasar rekomendasi kepada KPU agar penyandang disabilitas yang memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih dan tidak kehilangan hak konstitusionalnya.
Ia juga mengajak Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu untuk menjalin kemitraan serupa dengan komunitas dan kelompok masyarakat di daerah masing-masing guna memperluas pengawasan partisipatif.
Sementara itu, Ketua PMMI Bengkulu Irnaliza menyambut baik kepercayaan Bawaslu dalam memperjuangkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Dalam pemaparannya, ia menekankan perlunya menyamakan sudut pandang mengenai disabilitas melalui pendekatan hak asasi manusia, kesetaraan, aksesibilitas, serta penghapusan stigma dan diskriminasi.
Menurut Irnaliza, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas tidak semata-mata bersumber dari kondisi individu, melainkan juga dari lingkungan, fasilitas, sistem, kebijakan, hingga akses informasi yang belum sepenuhnya ramah keberagaman. Karena itu, ketersediaan fasilitas dan informasi yang aksesibel menjadi prasyarat agar penyandang disabilitas dapat terlibat secara aktif, setara, dan mandiri dalam proses demokrasi.
Bawaslu Provinsi Bengkulu berharap kerja sama ini tidak berhenti di atas kertas. Ke depan, kolaborasi dengan PMMI Bengkulu diarahkan pada edukasi kepemiluan, pengawasan partisipatif, dan penguatan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Acara ditutup dengan penandatanganan dan penyerahan dokumen MoU, penyerahan plakat, serta sesi foto bersama. Lewat kemitraan ini, Bawaslu Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk menghadirkan demokrasi yang inklusif, setara, berintegritas, dan berkeadilan tanpa diskriminasi.
Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu
,