EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN DAN TUGAS PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT OLEH BAWASLU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PILKADA

Bengkulu, Bawaslu Provinsi Bengkulu- Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Patimah Siregar, S.Pd.,M.Pd dan Koordinator Divisi PHL Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu mengikuti rapat daring “Evaluasi Fungsi Pengawasan dan Tugas Peningkatan Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada” yang diselenggarakan oleh Divisi Sosialisasi Bawaslu RI, Kamis (09/07/2020). Patimah Siregar dalam kegiatan tersebut menyampaikan terkait dengan sosialisasi pengawasan yang sudah dilakukan oleh Bawaslu se-Provinsi Bengkulu. Terhitung sejak tahun 2017, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota telah melakukan sosialisasi dengan forum RT/RW, Badan Kontak Majelis Taklim sampai dengan tingkat Kelurahan, hingga sosialisasi kepada Pramuka/Saka Adhyasta. Namun di akui oleh Patimah, Khususnya dalam bidang ke-Pramukaan di tahun 2020 mengalami sedikit penurunan. Pasalnya, perubahan kepengurusan yang baru sudah melibatkan Kepala Daerah, sehingga Bawaslu berusaha untuk tidak terlalu intens mengadakan kegiatan rutin dengan pramuka. Hal ini untuk menjaga netralitas Bawaslu dalam mengawal jalannya Demokrasi. Bawaslu se-Provinsi Bengkulu pun berusaha meningkatkan partisipasi masyarakat melalui forum RT/RW di kota Bengkulu, bentuknya adalah sosialisasi atau menjadi narasumber kegiatan. Selain itu, terkait dengan Pojok Pengawasan khususnya di Kantor Bawaslu Provinsi Bengkulu, masih terkendala pada fasilitas tempat. Hal itu dikarenakan luas kantor yang minimalis dan Multifungsi. Ruang Media Centre dan Pojok Pengawasan pun difungsikan sama. Untuk program desa anti politik uang, di Bawaslu se-Provinsi Bengkulu rata-rata sudah ada satu desa di masing-masing Kecamatan. Kegiatan pun sudah diprogramkan, namun belum gencar dilakukan karena tahapan baru saja di mulai kembali. Untuk pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang baru saja berakhir, Patimah menilai antusiasme masyarakat cukup tinggi. Hal itu berdasarkan data pendaftar SKPP yang cukup banyak. Sementara itu dari 10 (sepuluh) Bawaslu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bengkulu mengalami kendala yang kurang lebih sama, khususnya mengenai internet dalam penggunaan aplikasi Gowaslu. Lemahnya jaringan internet di beberapa daerah menjadi kendala tersendiri, termasuk dalam kegiatan SKPP Daring yang telah lalu, banyak peserta yang mengundurkan diri karena hambatan jaringan internet yang dialami. Pojok Pengawasan pun di nilai kurang efektif mengingat minimnya masyarakat yang datang, “minim sekali masyarakat yang datang ke pojok pengawasan menjadi pertanyaan sekaligus tantangan tersendiri bagi kita,” ujar Fimansyah, Kordiv PHL Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Meski begitu, Dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat, Bawaslu se-Provinsi Bengkulu tetap gencar melakukan sosialisasi baik itu melalui media sosial maupun kerjasama dengan Ormnas, Majelis Taklim, Pramuka, Tokoh Agama hingga Tokoh Adat. Harapannya adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan Pemilu terus meningkat sehingga tagline” Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu” dapat benar-benar teraplikasikan dengan baik. Penulis/Editor: Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu