Koordinasi Lanjutan Persiapan Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Bawaslu Provinsi Bengkulu - Setelah sebelumnya dilakukan rapat koordinasi persiapan anggaran Pilkada 2020, Sekretaris Jenderal Bawaslu RI kembali melakukan koordinasi lanjutan bersama seluruh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi guna memastikan hasil optimalisasi anggaran di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada, Minggu (07/06/2020). Dr. Gunawan Suswantoro dalam rapat tersebut berpesan kepada Bawaslu Provinsi agar dapat menyampaikan data hasil optimalisasi yang betul-betul valid dan rasional. Karena sebelumnya Kemendagri juga meminta data yang sama, Ia berharap data yang dilaporkan ke Bawaslu RI sama dengan yang dilaporkan ke Kemendagri sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi. Selain itu, terkait optimalisasi anggaran, Sekjen Bawaslu RI itu berharap Bawaslu Provinsi dapat bijak jika memang harus mengusulkan anggaran tambahan. "Kita semua paham saat ini Negara sedang menghadapi ujian, oleh karena itu saya mohon kebijakannya dalam mengajukan anggaran tambahan, "ujarnya. Lebih lanjut Gunawan berharap dana NPHD yang di miliki oleh Bawaslu Provinsi jika memungkinkan dapat mengakomodir kebutuhan APD dan honorarium pengawas TPS, sehingga tidak perlu mengajukan penambahan NPHD. Namun jika memang anggaran tersebut tidak dapat meng-cover kebutuhan-kebutuhan tersebut maka harus diajukan penambahan kembali ke Pemda setempat. "Sampaikan saja apa yang ada. Bersyukur Kalau anggaran kita mampu mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Tapi jika tidak, mau tidak mau kita harus minta kembali ke Pemda. Intinya, seluruh keselamatan pengawas dalam bertugas harus terjamin," imbuh Gunawan. Untuk Bawaslu Provinsi Bengkulu, dalam laporannya Lopian Hidayat menjelaskan bahwa setelah dilakukan optimalisasi anggaran tidak ada perubahan ataupun penambahan anggaran dana NPHD baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Namun untuk kebutuhan APD Bawaslu Provinsi Bengkulu masih terus berkoordinasi ke Pemda. "Karena kebutuhan APD ini menjadi kebutuhan yang wajib, meski tidak ada penambahan untuk dana NPHD, namun kami akan terus berkoordinasi dengan Pemda agar dapat memenuhi kebutuhan APD ini,"pungkas Lopian. Sebagai tambahan informasi, dari Provinsi Bengkulu rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu, Lopian Hidayat S.E.,M.Si didampingi Kabag Administrasi Drs. Masnuni, Kasubbag Perencanaan Keuangan dan BMN Widya Oktaviani, S.E., dan staf Perencanaan dan Keuangan, Paradika Andika, S.Kom. Penulis/Editor: Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu