KOORDINASI PERSIAPAN PENGAWASAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 WILAYAH BAGIAN SUMATERA

Bawaslu Bengkulu – Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si mengikuti diskusi persiapan Pilkada 2020 bersama Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI dan Ketua Bawaslu Provinsi di wilayah bagian Sumatera, Kamis (04/06/2020). Fritz Edward Siregar selaku Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Datin Bawaslu RI sekaligus Koordinator wilayah bagian Sumatera menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan Bawaslu dalam menghadapi Pilkada 9 Desember 2020. Menurut Fritz sejatinya keputusan pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 memang membawa beban tersendiri bagi penyelenggara Pemilu. Bukan hanya perihal kualitas Demokrasi yang dikhawatirkan akan menurun, namun seluruh tatanan kehidupan masyarakat maupun kelancaran kerja penyelenggara akan turut berdampak. Dampak dari keputusan itu sendiri tentu akan menjadi bahan pertimbangan dan pemikiran Bawaslu dalam menyusun langkah-langkah strategis kedepannya. Fritz menilai saat ini banyak hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, salah satunya adalah aspek kesehatan masyarakat yang merupakan “icon” dari pemilihan itu sendiri. Disamping itu, pelaksanaan Pilkada juga tidak dapat berjalan maksimal jika tidak ada jaminan keselamatan yang kuat untuk penyelenggara. Pemerintah dalam hal ini harus betul-betul memperhatikan agar pengaplikasian instruksi protokol pencegahan Covid-19 dapat terinterpretasi dengan baik. Oleh karena itu perencanaan anggaran juga merupakan satu bagian yang tak terpisahkan. Dari segi anggaran diakui oleh Fritz memang perlu dikoordinasikan kembali. Pasalnya anggaran yang sudah ada di Bawaslu belum mengakomodir protokol pencegahan Covid-19. “kita tidak bisa memungkiri bahwa salah satu syarat pelaksanaan Pilkada dapat tercapai adalah tersedianya anggaran. Anggaran pencegahan Covid-19 belum ada di Bawaslu. Dan ini sangat penting. Namun kita coba berkoordinasi kembali ke APBN agar anggaran ini dapat terpenuhi,” ujar Fritz. Fritz menambahkan, dalam melakukan pengawasan nantinya, kesehatan dan jaminan keselamatan pengawas adalah hal yang terpenting. Meski hampir seluruh kegiatan rencananya akan dilakukan secara daring, namun interaksi dengan orang lain meski jumlahnya tidak terlalu banyak akan tetap ada. Terlebih lagi jika sudah memasuki era new normal, interaksi dengan orang lain akan semakin banyak. “yang paling kita hindari adalah jangan sampai pengawas-pengawas kita terkena Covid-19. Oleh karena itu pemerintah harus betul-betul dapat menjamin keselamatan penyelenggara, mengingat saat ini kasus covid-19 belum juga mereda, bahkan sebagian daerah masih banyak yang melakukan PSBB,” pungkas Fritz. Penulis/Editor: Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu