Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Bawaslu Bahas Isu Krusial Politik Uang
|
Luncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), Bawaslu Bahas Isu Krusial Politik Uang
Bandung, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu - Bawaslu meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) terkait isu krusial politik uang. Peluncuran ini dilakukan sebagai salah satu strategi Bawaslu dalam upaya pencegahan agar politik uang tidak terjadi dalam pemilu ataupun pemilihan. Sebagaimana disampaikan oleh Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty di acara peluncuran IKP di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).
"Berdasarkan temuan Bawaslu pada pemilu dan pemilihan sebelumnya, Politik Uang menjadi satu dari lima kasus terbesar isu kerawanan pemilu dan pemilihan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ungkap Lolly.
Selain isu politik uang yang dimaksud, keempat isu lainnya yakni putusan sanksi DKPP, gugatan hasil Pemilu/Pilkada, PSU, dan Netralitas ASN/TNI/POLRI.
Kemudian berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu terdapat lima provinsi dengan tingkat kerawanan politik uang paling tinggi yakni Maluku Utara dengan skor 100. Lalu Lampung dengan skor 55,56, Jawa Barat skor 50, Banten skor 44,44 dan Sulawesi Utara skor 38,89. Sementara untuk provinsi Bengkulu masuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kerawanan sedang isu politik uang.
Beragam modus operandi politik uang pun dilakukan oleh Kandidat, Tim Sukses, ASN, hingga Penyelenggara Adhoc. Mulai dari pemberian uang secara langsung dengan imbalan memilih, pemberian barang atau voucher, hingga uang digital/elektronik.
Semakin beragam dan maraknya modus politik uang ini menuntut pencegahan yang lebih masif. Terlebih lagi untuk menghadapi fenomena politik uang secara digital/elektronik. Hal yang menjadi penghambat Bawaslu dalam melakukan pencegahan selama ini adalah minimnya akses saksi dan bukti. Untuk itu Bawaslu akan terus menggalakkan sosialisasi, memperkuat regulasi dan memasifkan aksi penindakan setiap laporan dugaan politik uang sebagai efek jera terhadap pelaku.
Untuk diketahui kegiatan Bawaslu yang di gelar di Bandung ini mengundang Ketua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas serta Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Bawaslu se-Indonesia. Dari Bawaslu Provinsi Bengkulu hadir langsung Ketua, Faham Syah, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Asmara Wijaya serta Kepala Bagian Pengawasan dan Humas Apriyanto Kurniawan.
Selama kegiatan, peserta dibekali materi mengenai politik uang dari para ahli diantaranya Yohan Wahyu dari Litbang Kompas, Caroline Paskarina dari UNPAD dan Idha Budhiati, Anggota DKPP 2017-2022. (PWMB)
