Matangkan Persiapan Pengawasan DCT, Asmara Wijaya, Natijo Elem dan Kordiv Pencegahan Kab/Kota se Provinsi Bengkulu hadiri Rapat Koordinasi seluruh Indonesia

Matangkan Persiapan Pengawasan DCT, Asmara Wijaya, Natijo Elem dan Kordiv Pencegahan Kab/Kota se Provinsi Bengkulu hadiri Rapat Koordinasi seluruh Indonesi   Denpasar, Bawaslu Provinsi Bengkulu - Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Asmara Wijaya dan Natijo Elem beserta Kordiv Pencegahan Kab/Kota se Provinsi Bengkulu hadiri Rakornas Pencegahan dan Persiapan Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Daftar Calon Tetap dalam Pemilu 2024 di Bali pada Selasa (26-28/9/2023).   Saat ini, kita berada di titik penting untuk evaluasi atas hasil kerja tahap DCS, persiapan strategi untuk tahap DCT, dan strategi untuk pendaftaran calon presiden dan wakil presiden. Kolaborasi antara Divisi P2H dan Divisi Hukum menjadi esensial dalam periode ini.   Rakor ini dibuka secara langsung oleh Anggota Bawaslu RI Loly Suhenty. Dalam arahannya, Loly menekankan pentingnya jajaran Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota mempedomani SE No. 29 tahun 2023 untuk identifikasi potensi kerawanan tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.   "Termasuk misalnya potensi bagaimana fasilitas negara digunakan nanti, anggaran negara digunakan, berbenturan dengan pasal pasal dan memang harus kita kawal," ungkapnya.   Rapat koordinasi ini memiliki tujuan untuk menyatukan pandangan serta strategi Bawaslu di seluruh wilayah di Indonesia dalam menghadapi potensi kerawanan tersebut. Melalui koordinasi dan kerja sama yang baik antar struktural dan lembaga, kita berharap dapat memastikan pemilihan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.   Kegiatan ini diisi dengan berbagai narasumber yang berasal dari berbagai stakeholders Bawaslu. Yaitu KPU RI, Kemenkumham, Kemendagri, Pegiat Pemilu serta Gerakan Masyarakat Sipil BijakMemilih.id.   Selain itu, adanya paparan dari Bawaslu Provinsi guna memaparkan kondisi dan dinamika pengawasan pasca penetapan DCS. Banyaknya catatan yang menjadi kerawanan dalam penetapan DCT menjadi perhatian penting bagi Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.   Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu