Optimalkan Pencegahan Pemilu Bawaslu memperkuat Data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu)

Optimalkan Pencegahan Pemilu Bawaslu memperkuat Data IKP (Indeks Kerawanan Pemilu)   Jakarta, Bawaslu Provinsi Bengkulu - Dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawas pemilihan umum (Pemilu) dalam menciptakan pemilu yang berintegritas di Indonesia. Pusat Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengadakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Penggalian Data Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politik Uang, Netralitas ASN, Politisasi SARA dan Kampanye di Media Sosial, Senin (17/7/2023) di Jakarta.   Kegiatan ini dibuka langsung oleh TA Pengawasan Bawaslu RI Iji Jailani. Beliau menyampaikan bahwa dalam kegiatan ini bahwa Bawaslu akan meluncurkan IKP Tematik di bulan Agustus nanti. “IKP Tematik ini sebagai pencegahan Bawaslu karena akan muncul permasalahan yang akan terjadi di Tahapan Kampanye. Maka dari itu kita mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Pemilu selama ini. Oleh sebab itu, ini menjadi tantangan dan hambatan dalam penindakan isu praktik politik, Netralitas ASN, Politik Sara dan Kampanye Medsos", ujarnya. Adapun pemateri kegiatan ini dari : 1. Yohan Wahyu (Litbang Kompas) 2. Aditya Perdana (Universitas Indonesia) 3. Afrimadora (Popilu center/Upn veteran) 4. Erik Kurniawan (APD) 5. Masykuruddin Hafidz (Founder APD)   Faham Syah selaku Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu juga berperan aktif dalam kegiatan. Ia menyampaikan masukan terkait politik uang dan netralitas ASN agar gerakan anti politik uang harus masif, dan untuk netralitas ASN sendiri tidak boleh gabung pada salah satu parpol atau upaya dukung mendukung pencalonan. "Saran saya kalau bisa netralitas ASN dipertegas lagi agar mereka tidak melanggar dalam Pemilu/Pilkada, tidak hanya Bawaslu mengawasi dalam Pemilu, Bawaslu sendiri bisa meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengawasan terhadap ASN", tuturnya.   Sebagai informasi , acara Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) penggalian data pemetaan kerawanan Pemilu dan pemilihan serentak 2024 dan seluruh peserta terundang dari Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas/Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas, Kepala Bagian Pengawasan dan Staf Pengawasan Bawaslu Provinsi se-Indonesia.   Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu