RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020

Bawaslu Provinsi Bengkulu – Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat (05/06/2020). Peserta terundang dalam rapat tersebut yakni, Menko Polhukam, KPU, Bawaslu, DKPP, Pemerintah Daerah (Gubernur dan Bupati) 9 Provinsi yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota serta Ketua Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota di 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada 2020. Dijelaskan oleh Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negara Republik Indonesia ,keputusan politik sudah disepakati dan sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh presiden. Mengenai waktu pelaksanaan sudah dipastikan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Sementara untuk kelanjutan tahapan Pilkada, KPU sudah menetapkan tanggal 15 Juni 2020 sebagai lonceng di mulai kembali tahapan yang sempat tertunda. Dari 15 tahapan pemilu yang ada 5 tahapan sudah berlangsung. Meski demikian, Tito tak menampik jika keputusan pelaksanaan Pilkada di Desember 2020 akan berimplikasi kepada anggaran. Hal itu dikarenakan perlunya perhatian khusus pada keselamatan penyelenggara dalam melaksanakan tugas, terkhusus kebutuhan terhadap APD (alat perlindungan diri). Oleh karena itu Mendagri sudah berkoordinasi dengan menteri keuangan mengenai penyediaan anggaran tersebut. Pada dasarnya, sesuai dengan Undang-Undang anggartan Pilkada berasal dari APBD. Meski demikian, pemerintah tetap akan melihat kemampuan di tiap daerah. Sehingga pemerintah menginstruksikan kepada KPU dan Bawaslu beserta ajaran dibawahnya untuk melakukan restrukturisasi amggaran. Namun tetap dengan memperhatikan aspek rasionalisasi anggaran. Kepada pemerintah daerah, Tito meminta agar selalu mendukung pelaksanaan Pilkada 2020. “kita tak bisa pungkiri penambahan anggaran itu sangat perlu, terutama untuk KPU dan Bawaslu. Kami minta kepada seluruh pemerintah daerah untuk betul-betul memperhatikan hal ini,” ujar Tito. Menko Polhukam RI Mahfud MD, berharap adanya kepastian politik oleh pemerintah yang harus dituangkan dalam bentuk aturan-aturan dan juga dilaksanakan berdasarkan aturan. “Saat ini kita memang sedang berperang. Oleh karena itu kita perlu aturan-aturan yang pasti untuk kedisiplinan kita agar Pilkada ini sukses dan kita semua sehat. Agar tertib, peraturan-peraturan tersebut harus di proses dalam legislasi selanjutnya agar menjadi undang-undang,” ujar Mahfud. Selain itu Mahfud berharap, pemerintah dapat menelurkan dasar kebijaksanaan untuk daerah APBD agar dapat mencairkan dana APBD. Kepada Bawaslu dan KPU melakukan koordinasi dengan baik kepada TNI dan Polri untuk kondisitivitas pelaksanaan Pilkada 2020. Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi menyatakan, saat ini KPU sudah membuat pkpu revisi tahapan sudah selesai dan tinggal diundangkan ke Kementerian Hukum dan Ham untuk diundangkan. Diakui oleh Pramono keadaan saat ini memang cukup pelik, khususnya terkait ketersediaan Anggaran. “Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah dan DPR termasuk Pemda dan DPRD terkait ketersediaan anggaran,” tutur Pramono. Lebih lanjut Pramono mengatakan saat ini KPU sedang mematangkan konsep Pilkada di tengah pandemi yang akan dituangkan dalam PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi. Konsep tersebut akam akan dimatangkan kembali melalui uji publik. Ketua Bawaslu RI, Abhan dalam forum itu menyatakan sepakat mengenai pelaksanaan Pilkada di Desember 2020, namun tetap harus memperhatikan keselamatan. Oleh karena itu ia meminta pemerintah tetap mengedepankan fasilitas APD bagi penyelenggara. Selain APD ia berharap Pemerintah dapat memberikan rapid test kepada jajaran penyelenggara. “Bawaslu sudah mengupayakan jaminan BPJS untuk seluruh pengawas yang bersumber dari APBD. Namun hanya meng-cover hal-hal umum saja. Kami berharap agar ada kebijakan terhadap penanganan Covid-19 ini,” jelas Abhan. Terkait restrukturisasi anggaran yang berhubungan dengan penambahan TPS oleh KPU, akan berdampak pada penambahan jumlah pengawas TPS termasuk didalamnya penambahan realokasi anggaran untuk jajaran AdHoc. Selain itu, mengenai rencana kegiatan yang akan dilakukan secara daring masih banyak daerah yang tidak memungkinkan karena jaringan internet yang kurang memadai. Untuk dana hibah tahap kedua Abhan berharap pemerintah bijak untuk segera mencairkan maksimal pada akhir bulan Juni 2020. Selain itu ia meminta pemerintah tidak menarik ASN yang diperbantukan di Kabupaten/Kota. Terakhir, Abhan menegaskan, Bawaslu akan bekerja semaksimal mungkin untuk melakukan pengawasan agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat berjalan dengan baik. Senada dengan yang lain, Proffessor Muhammad selaku Ketua DKPP RI menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Pilkada 2020. Penulis/Editor: Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu