Rekrutmen P2P Bengkulu Masih "Tunggu Komando", Bawaslu Tekankan Kualitas di Tengah Efisiensi

humas | Jumat, April 17, 2026 - 16:37

BENGKULU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bengkulu secara resmi meminta seluruh jajaran di tingkat kabupaten dan kota untuk bersabar. Hingga saat ini, pintu rekrutmen Program Pengawasan Partisipatif (P2P) belum dibuka sembari menunggu instruksi resmi dari pusat.

Pernyataan tegas ini disampaikan dalam rapat koordinasi daring melalui Zoom Meeting yang dipimpin oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Asmara Wijaya, didampingi Kabag Pengawasan dan Humas, Apriyanto Kurniawan, Kamis (16/4/2026).

Jadwal Berpotensi Geser, Anggaran Jadi Penentu

Asmara Wijaya mengungkapkan bahwa meski P2P dipastikan tetap berjalan, masyarakat dan jajaran pengawas perlu mengantisipasi adanya pergeseran jadwal.

* Rencana Awal: Training of Trainers (ToT) pada April dan eksekusi P2P pada Mei.

* Kondisi Terkini: Penyesuaian anggaran di tingkat pusat memicu potensi perubahan linimasa kegiatan.

"Kami masih menunggu petunjuk teknis (juknis) resmi dari Bawaslu RI, mulai dari mekanisme rekrutmen hingga kategori peserta. Jadi, semua jajaran harap menunggu arahan provinsi," ujar Asmara.

Tahun ini, P2P akan menggunakan skema pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota dengan kuota terbatas, yakni sekitar 20 orang per daerah. Menariknya, meski anggaran berada di tingkat provinsi, eksekusi lapangan dilakukan oleh kabupaten/kota dengan sistem pertanggungjawaban (SPJ) yang terpusat ke provinsi.

Kepala Bagian Pengawasan dan Humas, Apriyanto Kurniawan, menekankan bahwa efisiensi anggaran tahun ini bukanlah hambatan, melainkan tantangan untuk meningkatkan standar kualitas.

Poin Utama Arahan Apriyanto:

* Seleksi Ketat: Dengan kuota yang lebih sedikit, peserta yang terpilih harus benar-benar kompeten.

* Ujung Tombak: Peserta P2P diharapkan menjadi "mata dan telinga" Bawaslu dalam mengawal demokrasi di daerah.

* Akuntabilitas: Koordinasi keuangan antara kabupaten/kota dan provinsi harus berjalan tertib tanpa celah.

“Efisiensi tidak boleh menurunkan kualitas. Justru dengan keterbatasan yang ada, kita harus mampu memaksimalkan peran dan fungsi pengawasan,” tegas Apriyanto

Menutup rapat tersebut, jajaran Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap menunjukkan optimisme tinggi. Tantangan anggaran dipandang sebagai momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat, provinsi, hingga daerah.

Dengan persiapan yang matang, Bawaslu Bengkulu berkomitmen agar Program Pengawasan Partisipatif tetap memberikan dampak nyata bagi kualitas demokrasi di Bumi Rafles

Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu