FUNGSI PENGAWASAN DITENGAH PANDEMI

Bengkulu (4/5/2020), Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu Dodi Herwansyah, S.Pd., M.M dan Patimah Siregar, S.Pd., M.Pd. melakukan Zoom Meeting dengan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH., LL.M PhD beserta Kordiv Hukum Bawaslu Provinsi Se- Indonesia. Kegiatan ini dilakukan pada pukul 12.00 WIB s.d 14.00 WIB di Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu. Fritz mengatakan bahwa fungsi pengawasan masih bisa kita lakukan, kalau bukan Bawaslu yang melakukan pengawasan, siapa lagi?. Apakah verifikasi faktual untuk paslon sama juga dengan verifikasi coklit, itu bisa dimodifikasi atau tidak. Dalam tahap ini kita hanya bisa menunggu sambil melihat modifikasi-modifikasi yang muncul pada PKPU tahapan. Kita sudah mengeluarkan SE Nomor 0260 dan SE Nomor 0254. Dalam situasi seperti ini yang dianggap sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang harus dihadapi. Pada Perpu Nomor 2 Tahun 2020 dijelaskan bahwa perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis. Pelaksanaan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan dimulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak yang terhenti. Pemilihan serentak dilaksanakan setelah penetapan penundaan tahapan. Dodi Herwansyah mengatakan, pengawasan di Bawaslu Provinsi Bengkulu sejauh ini sudah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam melaksanakan pengawasan kita tetap mengikuti peraturan selama masa pandemi ini. Pemungutan suara serentak yang ditunda dilaksanakan pada bulan desember 2020. Jika pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara serentak ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir. Dasar untuk menunda pilkada adalah kepres, apakah kita harus melakukan fungsi pengawasan dalam situasi seperti ini? Fritz mengatakan “Tetap Semangat Melakukan Fungsi Pengawasan” Editor : Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu Penulis : diah