Konsolidasi Demokrasi: Bawaslu Bengkulu Menjalin Dialog dengan DPD Partai Hanura
|
Konsolidasi demokrasi pagi ini disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, S.H.,. Beliau menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan Bawaslu yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I., bersama Anggota Bawaslu, yakni Debisi Ilhodi, S.Sos., dan Natijo Elem, S.Ikom, serta Kabag PPPSPH Sholehin, S.H., M.Si., Kabag Pengawasan Aprianto Kurniawan, S.IP., M.AP., dan jajaran staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu.
Faham Syah menyampaikan bahwa kedatangan Bawaslu bertujuan menyampaikan pesan terkait pilkada mendatang. Melalui silaturahmi kepada partai politik, ia berharap ketertiban proses demokrasi dapat terjaga.
"Kami berterima kasih atas komunikasi yang baik dari Partai Hanura telah menerima kunjungan dari kami hari ini. Kami juga berharap hubungan ini tetap terjaga baik selaku peserta dan penyelenggara pemilu tidak bertemu hanya pada saat tahapan saja. Kami mengharapkan ketertiban demokrasi dapat terjaga melalui silahturahmi-silahturahmi seperti ini." ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Usin Abdisyah Putra Sembiring menilai Bawaslu telah menjaga independensinya dalam pemilu dan pilkada, dan hubungan antara peserta pemilu dengan Bawaslu telah berjalan baik.
"Saya pikir independensi Bawaslu cukup baik. Polemik yang muncul saat pilkada juga diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, baik Undang-Undang Pilkada maupun ketentuan pidana apabila ada unsur pidana dalam pelanggaran. Kami tentu berharap Bawaslu menjadi pengawas yang independen dan tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran. Tingkat kepercayaan terhadap Bawaslu juga menurut saya masih tinggi sehingga Bawaslu menjadi harapan peserta pemilu dan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu" jelas Usin dihadapan rombongan Bawaslu.
Dari sisi pengawasan, Anggota Bawaslu Provinsi Bengkulu, Debisi Ilhodi, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Bawaslu diberi kewenangan penuh dalam pengawasan pemilu dan pilkada. Beliau menjelaskan mengenai tantangan bagi pengawas pemilu di era digital yang semakin berkembang.
"Secara kelembagaan, tugas dan fungsi Bawaslu, berdasarkan pasal 351 Undang-undang Pemilu, mengatur tentang pelatihan saksi yang bisa menjadi bagian penting dalam menjaga proses demokrasi dari peserta pemilu sekaligus pencegahan terhadap pelanggaran pemilu. Pelanggaran money politik kedepan bisa saja berubah dari praktik manual ke digital, tentunya dari sisi regulasi juga harus menyesuaikan. Partai politik dan penyelenggara harus memiliki ikatan yang kuat agar komunikasi tetap terjaga. Kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi Bawaslu, khususnya penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) untuk berbuat curang dalam pemilu" terang Debisi saat menyampaikan sambutannya.
Di akhir pertemuan ini, baik Bawaslu Provinsi Bengkulu maupun DPD Hanura sendiri, sama-sama berharap demokrasi ke depan berkembang lebih baik. Adapun pertemuan ini ditutup dengan ucapan terima kasih dari Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu kepada Partai Hanura atas waktu dan tempat yang diberikan sehingga menjadi langkah kongkrit konsolidasi dan komunikasi yang baik bagi Bawaslu Provinsi Bengkulu dan Partai politik, dalam hal ini DPD Hanura Provinsi Bengkulu.
Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu
