Merawat Demokrasi Bersama Partai Politik, Bawaslu Bengkulu Kunjungi DPD Gerindra

Dalam rangka kegiatan konsolidasi demokrasi, Bawaslu Provinsi Bengkulu melaksanakan audiensi dengan DPD Gerindra Provinsi Bengkulu. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, serta membangun sinergi dengan partai politik sebagai salah satu elemen penting dalam kehidupan demokrasi.

Kedatangan rombongan Bawaslu Provinsi Bengkulu ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah, S.Pd.I., M.Pd.I., bersama Anggota Bawaslu, yakni Debisi Ilhodi, S.Sos., dan Natijo Elem, S.Ikom, serta Kabag PPPSPH Sholehin, S.H., M.Si., Kabag Pengawasan Aprianto Kurniawan, S.IP., M.AP., dan jajaran staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Kunjungan Bawaslu Provinsi Bengkulu ini disambut langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu, H. Suharto, S.E., M.B.A. Dalam sambutannya, beliau mengutarakan rasa terimakasihnya atas kedatangan rombongan jajaran Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Faham Syah menyampaikan bahwa kerja Bawaslu tidak hanya berlangsung pada masa pemilu. Menurutnya, dalam dinamika politik saat ini, Bawaslu hadir untuk bersilaturahmi sekaligus membahas evaluasi penganggaran pilkada. Ia berharap Bawaslu Provinsi Bengkulu dibiayai oleh APBN saja, tanpa menggunakan dana hibah. Terkait kebijakan efisiensi anggaran, ia berharap pemilu mendatang berjalan lebih baik daripada pemilu sebelumnya sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Suharto menyambut positif masukan tentang penyelenggaraan pemilu mendatang. Ia menegaskan bahwa pengawas pemilu seperti Bawaslu adalah mitra yang selalu berdampingan dengan partai politik. Partai politik juga berhak melapor kepada Bawaslu selaku pihak yang berwenang apabila pada pemilu mendatang terindikasi ada kecurangan.

Terkait pendanaan, Suharto berpendapat bahwa dana APBN untuk pilkada sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Ia juga menyampaikan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan berbagai pihak agar tidak ada partai politik yang mengutamakan kepentingan pribadi demi keuntungan sendiri. 

Selaku Ketua DPD Gerindra Provinsi Bengkulu, ia menekankan bahwa kader yang direkomendasikan untuk menjabat harus sudah dibekali pelatihan dan pengetahuan agar dapat mengabdi kepada masyarakat.

Natijo Elem, pada kesempatannya menyampaikan bahwa daerah seharusnya diberi kewenangan sendiri dalam penyelenggaraan pilkada, dan Bawaslu perlu diberi kewenangan untuk mengawasi peserta maupun penyelenggara. Ia juga menyoroti bahwa Gedung Bawaslu berada di pusat pemerintahan, sehingga fasilitas yang memadai akan membantu Bawaslu bekerja lebih maksimal.

Mengakhiri paparannya, Natijo Elem menyampaikan terima kasihnya kepada partai-partai yang telah mematuhi aturan dan arahan penyelenggara. Ia berharap dinamika yang terjadi menjadikan peserta dan penyelenggara pemilu sebagai mitra kerja yang baik ke depan.

Dalam tanggapan penutupnya, Suharto menerima saran Bawaslu Provinsi Bengkulu dan berharap setiap saran dapat ditampung dengan baik. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah terbaik untuk menjaga ketertiban dan kelancaran demokrasi Indonesia.

Tim Humas Bawaslu Provinsi Bengkulu