TALK SHOW : MEMULAI KEMBALI TAHAPAN PILKADA 2020

Bengkulu - Jum'at (19/6/2020) Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu, Parsadaan Harahap, S.P.,M.Si. menjadi narasumber di acara talk show bersama Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra yang disiarkan langsung di channel BETV. Bawaslu Provinsi Bengkulu sebelumnya telah melaksanakan kegiatan Launching Pengawasan Pilkada Serentak pada tanggal 12 Maret 2020 lalu. Ditengah pandemi covid-19 saat ini, syarat untuk melaksanakan tahapan pilkada yakni harus mematuhi protokol kesehatan covid-19. Secara kelembagaan, Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap melaksanakan kerja atau fungsi pengawasan. Selama masa pandemi, untuk memaksimalkan kerja pegawai, Bawaslu Provinsi Bengkulu membentuk piket WFO (Work From Office) karena pengawasan tetap dilakukan. "yang ditunda oleh KPU kemarin itu adalah terkait dengan 2 tahapan penting yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih dan tahapan faktualisasi dukungan calon perseorangan", ujar Parsadaan Harahap. Kegiatan-kegiatan pengawasan lain yang ada di Bawaslu Provinsi Bengkulu tetap dilaksanakan seperti kaitannya dengan mobilisasi ASN yang dipotensikan rawan di Provinsi Bengkulu. Protokol kesehatan covid-19 akan diterapkan dengan ketat baik di hari-H, kampanye, maupun disaat verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dan pada saat pemutakhiran data pemilih. "kita sebagai pengawas pemilu sangat serius dan fokus melakukan pengawasan, kemudian kita sebagai pengawas pemilu juga berikhtiar semaksimal mungkin tidak hanya mengawasi calon dan pemilih nanti, kita juga malakukan rapid test terhadap para penyelenggara dan ini sudah bertahap. Tidak hanya sebagai penyelenggara, tentunya kita harus memastikan bahwa kita itu sehat", ucap Parsadaan Harahap. Ditengah pandemi covid saat ini, Parsadaan Harahap turut memberikan himbauan kepada semua jajaran dari mulai Provinsi sampai dengan Kabupaten/Kota, Panwascam, Pengawas Desa/Kelurahan sampai ke Pengawas TPS yang akan dibentuk agar tetap bisa menjaga profesionalitas dan integritas. "jangan sampai di kondisi pandemi covid-19 ini kita menurunkan standar kualitas dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan tidak maksimal, ini jangan sampai terjadi karena kita memahami pilkada ini dibiayai oleh uang yang cukup besar, maka harus kita pertanggungjawabkan dengan melakukan kinerja terbaik", tegas Parsadaan Harahap.